Cari Peraturan
JENIS:
NOMOR:
TAHUN :
TENTANG:
ABSTRAK:
STATUS AKHIR:
Cari Non-Peraturan
JUDUL:
PENGARANG:
PENERBIT :
KOTA TERBIT:
TAHUN TERBIT:
Statistik Pengunjung
Online : 1 User
Hari Ini : 44
Kemarin: 27
Bulan Ini: 469
Tahun Ini : 1147
Total Visitor: 79749
Total Hits: 139695 Hits
Database Produk Hukum Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Peraturan Presiden

Jenis Nomor Peraturan Judul/Subjek Katalog Abstrak Download Peraturan Status
Peraturan Presiden 1 / 2018 HONORARIUM KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak Ps1_2018.pdf
Peraturan Presiden 2 / 2018 KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps2-2018.pdf
Peraturan Presiden 3 / 2018 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak ps3-2018.pdf
Peraturan Presiden 4 / 2018 BADAN STANDARDISASI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps4_2018.pdf
Peraturan Presiden 5 / 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Lihat Katalog Lihat Abstrak ps5_2018.pdf
Peraturan Presiden 6 / 2018 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME Lihat Katalog Lihat Abstrak ps6-2018.pdf
Peraturan Presiden 9 / 2018 TATA CARA PEMILIHAN, SYARAT, LARANGAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN PEMBERHENTIAN KOMISIONER DAN ATAU DEPUTI KOMISIONER BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT Lihat Katalog Lihat Abstrak ps9-2018.pdf
Peraturan Presiden 10 / 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak ps10_2018.pdf
Peraturan Presiden 11 / 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Lihat Katalog Lihat Abstrak ps11_2018.pdf
Peraturan Presiden 12 / 2018 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON Lihat Katalog Lihat Abstrak ps12_2018.pdf
Peraturan Presiden 13 / 2018 PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak ps13-2018.pdf
Peraturan Presiden 15 / 2018 PERCEPATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM Lihat Katalog Lihat Abstrak ps15-2018.pdf
Peraturan Presiden 16 / 2018 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak ps16-2018.pdf
Peraturan Presiden 17 / 2018 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU Lihat Katalog Lihat Abstrak ps17-2018.pdf
Peraturan Presiden 1 / 2017 PENGESAHAN FINAL ACTS OF THE WORLD CONFERENCE ON INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS, DUBAI, 2012 (AKTA-AKTA AKHIR KONFERENSI SEDUNIA TENTANG TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, DUBAI, 2012) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps1-2017.pdf
Peraturan Presiden 2 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps2-2017.pdf
Peraturan Presiden 3 / 2017 RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PERIKANAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps3-2017.pdf
Peraturan Presiden 4 / 2017 WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS Lihat Katalog Lihat Abstrak ps4-2017.pdf
Peraturan Presiden 5 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps5-2017.pdf
Peraturan Presiden 6 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps6-2017.pdf
Peraturan Presiden 7 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps7-2017.pdf
Peraturan Presiden 8 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak ps8-2017.pdf
Peraturan Presiden 9 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Lihat Katalog Lihat Abstrak ps9-2017.pdf
Peraturan Presiden 10 / 2017 DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps10-2017.pdf
Peraturan Presiden 11 / 2017 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, PROVINSI GORONTALO, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, DAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps11-2017.pdf
Peraturan Presiden 12 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps12-2017.pdf
Peraturan Presiden 13 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps13-2017.pdf
Peraturan Presiden 14 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps14-2017.pdf
Peraturan Presiden 15 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS Lihat Katalog Lihat Abstrak ps15-2017.pdf
Peraturan Presiden 16 / 2017 KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps16-2017.pdf
Peraturan Presiden 17 / 2017 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps17-2017.pdf
Peraturan Presiden 18 / 2017 TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak ps18-2017.pdf
Peraturan Presiden 19 / 2017 OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps19-2017.pdf
Peraturan Presiden 20 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps20-2017.pdf
Peraturan Presiden 21 / 2017 PEMBUBARAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO Lihat Katalog Lihat Abstrak ps21-2017.pdf
Peraturan Presiden 22 / 2017 RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps22-2017.pdf
Peraturan Presiden 23 / 2017 PENGESAHAN CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps23-2017.pdf
Peraturan Presiden 24 / 2017 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, AND ITS PROTOCOL, SIGNED AT JAKARTA ON JANUARY 29, 2002 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps24-2017.pdf
Peraturan Presiden 25 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps25-2017.pdf
Peraturan Presiden 26 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEIMIGRASIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps26-2017.pdf
Peraturan Presiden 27 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM Lihat Katalog Lihat Abstrak ps27-2017.pdf
Peraturan Presiden 28 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK Lihat Katalog Lihat Abstrak ps28-2017.pdf
Peraturan Presiden 29 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps29-2017.pdf
Peraturan Presiden 30 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PATEN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps30-2017.pdf
Peraturan Presiden 31 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC ON EXEMPTION OF VISA REQUIREMENTS FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak ps31-2017.pdf
Peraturan Presiden 32 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASYIMIAH MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak ps32-2017.pdf
Peraturan Presiden 33 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND OFFICIAL/SERVICE PASSPORTS Lihat Katalog Lihat Abstrak ps33-2017.pdf
Peraturan Presiden 34 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM Lihat Katalog Lihat Abstrak ps34-2017.pdf
Peraturan Presiden 35 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Lihat Katalog Lihat Abstrak ps35-2017.pdf
Peraturan Presiden 36 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps36-2017.pdf
Peraturan Presiden 37 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps37-2017.pdf
Peraturan Presiden 38 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Lihat Katalog Lihat Abstrak ps38-2017.pdf
Peraturan Presiden 39 / 2017 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps39-2017.pdf
Peraturan Presiden 40 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2014 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps40-2017.pdf
Peraturan Presiden 41 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps41-2017.pdf
Peraturan Presiden 42 / 2017 JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps42-2017.pdf
Peraturan Presiden 43 / 2017 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK DI KALIMANTAN BARAT Lihat Katalog Lihat Abstrak ps43-2017.pdf
Peraturan Presiden 44 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps44-2017.pdf
Peraturan Presiden 45 / 2017 RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN KEANTARIKSAAN TAHUN 2016-2040 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps45-2017.pdf
Peraturan Presiden 46 / 2017 BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA BOROBUDUR Lihat Katalog Lihat Abstrak ps46-2017.pdf
Peraturan Presiden 47 / 2017 PENYEDIAAN LAMPU TENAGA SURYA HEMAT ENERGI BAGI MASYARAKAT YANG BELUM MENDAPATKAN AKSES LISTRIK Lihat Katalog Lihat Abstrak ps47-2017.pdf
Peraturan Presiden 48 / 2017 PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps48-2017.pdf
Peraturan Presiden 49 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps49-2017.pdf
Peraturan Presiden 50 / 2017 STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps50-2017.pdf
Peraturan Presiden 51 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps51-2017.pdf
Peraturan Presiden 52 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL ON THE LEGAL FRAMEWORK TO IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL MENGENAI KERANGKA HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps52-2017.pdf
Peraturan Presiden 53 / 2017 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps53-2017.pdf
Peraturan Presiden 54 / 2017 UNIT KERJA PRESIDEN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps54-2017.pdf
Peraturan Presiden 55 / 2017 PENYELESAIAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps55-2017.pdf
Peraturan Presiden 56 / 2017 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps56-2017.pdf
Peraturan Presiden 57 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA,1974 (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL UNTUK KESELAMATAN  JIWA DI LAUT, 1974) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps57-2017.pdf
Peraturan Presiden 58 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps58-2017.pdf
Peraturan Presiden 59 / 2017 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps59-2017.pdf
Peraturan Presiden 60 / 2017 PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak ps60-2017.pdf
Peraturan Presiden 61 / 2017 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL SECRETARIAT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON TOURISM PROFESSIONALS (PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps61-2017.pdf
Peraturan Presiden 62 / 2017 KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak ps62-2017.pdf
Peraturan Presiden 63 / 2017 PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps63-2017.pdf
Peraturan Presiden 64 / 2017 DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PERTAHANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps64-2017.pdf
Peraturan Presiden 65 / 2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps65-2017.pdf
Peraturan Presiden 66 / 2017 KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTORPENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps66-2017.pdf
Peraturan Presiden 67 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps67-2017.pdf
Peraturan Presiden 68 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps68-2017.pdf
Peraturan Presiden 69 / 2017 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KELOMPOK KERJA, DAN KELOMPOK AHLI BADAN RESTORASI GAMBUT Lihat Katalog Lihat Abstrak ps69-2017.pdf
Peraturan Presiden 70 / 2017 PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps70-2017.pdf
Peraturan Presiden 71 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PELAYANAN ANGKUTAN UDARA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING AIR SERVICES) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps71-2017.pdf
Peraturan Presiden 73 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2012 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps73-2017.pdf
Peraturan Presiden 74 / 2017 PETA JALAN SISTEM PERDAGANGAN NASIONAL BERBASIS ELEKTRONIK (ROAD MAP E-COMMERCE) TAHUN 2017-2019 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps74-2017.pdf
Peraturan Presiden 75 / 2017 PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Lihat Katalog Lihat Abstrak ps75-2017.pdf
Peraturan Presiden 76 / 2017 FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps76-2017.pdf
Peraturan Presiden 77 / 2017 PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1991, YANG TELAH DIUBAH DENGAN PROTOKOL YANG DITANDATANGANI DI BUKIT TINGGI PADA TANGGAL 12 JANUARI 2006 (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME SIGNED AT KUALA LUMPUR ON 12 SEPTEMBER 1991, AS AMENDED BY THE PROTOCOL SIGNED AT BUKIT TINGGI ON 12 JANUARY 2006 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps77-2017.pdf
Peraturan Presiden 78 / 2017 RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KENDAL, DEMAK, UNGARAN, SALATIGA, SEMARANG, DAN PURWODADI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps78-2017.pdf
Peraturan Presiden 80 / 2017 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps80-2017.pdf
Peraturan Presiden 79 / 2017 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps79-2017.pdf
Peraturan Presiden 81 / 2017 PENUGASAN KEPADA PT HUTAMA KARYA (PERSERO) UNTUK MENGUSAHAKAN JALAN TOL RUAS AKSES TANJUNG PRIOK Lihat Katalog Lihat Abstrak ps81-2017.pdf
Peraturan Presiden 82 / 2017 TIM PERUNDING PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps82-2017.pdf
Peraturan Presiden 83 / 2017 KEBIJAKAN STRATEGIS PANGAN DAN GIZI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps83-2017.pdf
Peraturan Presiden 84 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL OF 1988 RELATING TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES,1966 (PROTOKOL 1988 TERKAIT DENGAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG GARIS MUAT KAPAL, 1966) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps84-2017.pdf
Peraturan Presiden 85 / 2017 PENGESAHAN ARTICLES OF AGREEMENT OF THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE INSURANCE OF INVESTMENT AND EXPORT CREDIT (PASAL PERSETUJUAN KORPORASI ISLAM UNTUK ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps85-2017.pdf
Peraturan Presiden 86 / 2017 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps86-2017bt.pdf
Peraturan Presiden 87 / 2017 PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER Lihat Katalog Lihat Abstrak ps87-2017.pdf
Peraturan Presiden 88 / 2017 PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps88-2017.pdf
Peraturan Presiden 89 / 2017 PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT MENGENAI SEKRETARIAT DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES ON THE SECRETARIAT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIES) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps89-2017.pdf
Peraturan Presiden 90 / 2017 KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps90-2017.pdf
Peraturan Presiden 91 / 2017 PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps91-2017.pdf
Peraturan Presiden 92 / 2017 PENGESAHAN PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARK, (PROTOKOL TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN MADRID MENGENAI PENDAFTARAN MEREK SECARA INTERNASIONAL, 1989) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps92-2017.pdf
Peraturan Presiden 93 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN PARIWISATA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps93-2017.pdf
Peraturan Presiden 94 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps94-2017.pdf
Peraturan Presiden 95 / 2017 PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps95-2017.pdf
Peraturan Presiden 96 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lihat Katalog Lihat Abstrak ps96-2017.pdf
Peraturan Presiden 97 / 2017 KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps97-2017.pdf
Peraturan Presiden 98 / 2017 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps98-2017.pdf
Peraturan Presiden 99 / 2017 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps99-2017.pdf
Peraturan Presiden 100 / 2017 PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI) Lihat Katalog Lihat Abstrak ps100-2017.pdf
Peraturan Presiden 101 / 2017 PENGHASILAN BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps101-2017.pdf
Peraturan Presiden 102 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps102-2017.pdf
Peraturan Presiden 103 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG Lihat Katalog Lihat Abstrak ps103-2017.pdf
Peraturan Presiden 104 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps104-2017.pdf
Peraturan Presiden 105 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT TERA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps105-2017.pdf
Peraturan Presiden 106 / 2017 KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps106-2017.pdf
Peraturan Presiden 107 / 2017 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 Lihat Katalog Lihat Abstrak ps107-2017.pdf
Peraturan Presiden 108 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps108-2017.pdf
Peraturan Presiden 109 / 2017 HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps109-2017.pdf
Peraturan Presiden 110 / 2017 BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps110-2017.pdf
Peraturan Presiden 111 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 156 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps111-2017.pdf
Peraturan Presiden 112 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps112-2017.pdf
Peraturan Presiden 113 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps113-2017.pdf
Peraturan Presiden 114 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps114-2017.pdf
Peraturan Presiden 115 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Lihat Katalog Lihat Abstrak ps115-2017.pdf
Peraturan Presiden 116 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps116-2017.pdf
Peraturan Presiden 117 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps117-2017.pdf
Peraturan Presiden 118 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps118-2017.pdf
Peraturan Presiden 119 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps119-2017.pdf
Peraturan Presiden 120 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps120-2017.pdf
Peraturan Presiden 121 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps121-2017.pdf
Peraturan Presiden 122 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Lihat Katalog Lihat Abstrak ps122-2017.pdf
Peraturan Presiden 123 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps123-2017.pdf
Peraturan Presiden 124 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps124-2017.pdf
Peraturan Presiden 125 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps125-2017.pdf
Peraturan Presiden 126 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  Lihat Katalog Lihat Abstrak ps126-2017.pdf
Peraturan Presiden 127 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps127-2017.pdf
Peraturan Presiden 128 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps128-2017.pdf
Peraturan Presiden 129 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps129-2017.pdf
Peraturan Presiden 130 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps130-2017.pdf
Peraturan Presiden 131 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps131-2017.pdf
Peraturan Presiden 132 / 2017 HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps132-2017.pdf
Peraturan Presiden 133 / 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Lihat Katalog Lihat Abstrak ps133-2017.pdf Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 53/2017
Peraturan Presiden 134 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL Lihat Katalog Lihat Abstrak ps134-2017.pdf
Peraturan Presiden 135 / 2017 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI Lihat Katalog Lihat Abstrak ps135-2017.pdf
Peraturan Presiden 136 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PELELANG Lihat Katalog Lihat Abstrak ps136-2017.pdf
Peraturan Presiden 137 / 2017 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN Lihat Katalog Lihat Abstrak ps137-2017.pdf
Peraturan Presiden 70 / 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_70_2012.pdf Mengubah Peraturan Presiden (PERPRES) No. 54/2010
Peraturan Presiden 54 / 2010 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak PerPres_54_2010.pdf Diubah Oleh Peraturan Presiden (PERPRES) No. 70/2012
Peraturan Presiden 106 / 2007 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Lihat Katalog Lihat Abstrak Perpres_106_2007.pdf